Cita-cita Pak Muby

Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, penuh sesak oleh para pelayat. Siang hari tanggal 25 Mei 2005 itu, jenazah Prof. DR. Mubyarto disemayamkan di aula agung universitas, sebelum diberangkatkan menuju peristirahatan terakhir : Taman Pemakaman Keluarga UGM, Sawitsari. Beberapa bulan sebelumnya, seorang guru besar di lain bidang keilmuan juga disemayamkan di Balairung UGM. Dia adalah Prof. DR. Kuntowijoyo, lelaki yang akrab dipanggil Pak Kunto, salah seorang cendekiawan muslim dan sastrawan kenamaan Asia Tenggara. Maka di tahun ini, telah tercatat dua kehilangan besar bagi UGM dan Indonesia, mengingat kredibilitas dua guru besarnya yang berpulang pada awal dan menjelang tengah tahun 2005 ini.

Seperti juga Pak Kunto, Pak Muby (panggilan akrab Prof DR. Mubyarto)-pun meninggalkan warisan pemikiran yang berharga. Jika Pak Kunto dikenal luas sebagai pelopor sastra profetik, sebuah konsep sastrawi yang dibangun berlandaskan prinsip dan tradisi kerasulan, maka Pak Muby disegani banyak kaum cerdik-cendikia dalam perannya sebagai konseptor Sistem Ekonomi Pancasila, sistem yang telah melahirkan sub-ide/sistem Ekonomi Kerakyatan diawal orde reformasi. Pemikiran-pemikiran seputar Sistem Ekonomi Pancasila yang banyak beliau lontarkan pada era 80-an, serta konsep Ekonomi Kerakyatan yang digagas Pak Muby menjelang SI-MPR 1998, merupakan warisan pemikiran yang bernilai tinggi, yang patut menjadi bahan kajian tidak hanya bagi kaum ekonom, namun perlu juga ditelaah dan direnungkan luas oleh berbagai kalangan di negeri ini.

Pak Muby adalah salah satu dari ekonom UGM penggagas konsep Sistem Ekonomi Pancasila, dalam dies natalis perguruan tinggi tersebut pada tahun 1980. Dalam perayaan seperempat abad UGM itulah, pertama kalinya ide Sistem Ekonomi Pancasila diungkapkan kepada publik. Gagasan itu disampaikan mengingat pemerintahan Orde Baru mulai tampak mengadopsi "paham ekonomi liberal" secara total, guna mengembangkan perekonomian Negeri. Sebagai koreksi atas kecenderungan tersebut, Pak Muby mengajukan semacam peringatan "teoritis", bahwasanya ilmu ekonomi Neoklasik dari Barat yang tampak relevan bagi pengembangan perekonomian nasional, sebenarnya kurang memadai bagi pemerataan serta mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat kita. Guna menegaskan pendiriannya itu, pernah dalam satu artikel PUSTEP-UGM, lembaga penelitian yang diketuainya sejak 2002, Pak Muby mengutip peringatan Prof. Dr. Sardjito, Rektor pertama UGM. Isi pernyataan yang dikutipnya adalah : "....bila Taman Siswa membuka Fakultas Ekonomi, seyogianya Majelis Luhur Taman Siswa, mengajukan pertanyaan kepada dosen-dosennya, bagaimana menerapkan Pancasila dalam mata pelajaran Ekonomi. Bila pernyataan ini tidak diindahkan, bisa-bisa ide ekonomi kapitalistik merasuki mata pelajaran ekonomi di Taman Siswa."

Guna mengatasi kecenderungan itu, ekonom-ekonom UGM dengan 'motor' Pak Muby, membuat definisi dan penjabaran mengenai apa yang dimaksud dengan Sistem Ekonomi Pancasila beserta butir-butir Falsafah yang menjiwainya. Ekonomi Pancasila didefinisikan Pak Muby sebagai sistem ekonomi nasional Indonesia yang mengacu dan didasarkan pada etika falsafah Pancasila, yaitu :

" Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;

" Ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan emerataan sosial yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;

" Semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi mekin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri;

" Demokrasi Ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat;

" Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalangan ekonom dalam struktur pemerintahan Orde Baru, ternyata mengabaikan peringatan dan menafikan konsep Sistem Ekonomi Pancasila yang ditawarkan Pak Muby. Para pemegang otoritas malah lebih tertarik mengembangkan sistem konglomerasi industri, seolah-olah sistem tersebut merupakan konsep ajaib yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi secepat mungkin. Pemerintah tak lagi hirau terhadap prinsip perekonomian Indonesia yang menganut azas kekeluargaan ( UUD 45 pasal 33 ayat 3) dan berlandaskan Pancasila, yang selain mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga mensyaratkan pemerataan pendapatan. Maka lalu terjadilah ketimpangan ekonomi. Semakin lebar jarak antara si kaya dengan si miskin. Sehingga timbul apa yang diistilahkan dengan : kesenjangan sosial.

Sebagai akibat dari penyelewengan cita-cita Ekonomi Pancasila yang sesungguhnya itu, Indonesia kemudian didera oleh krisis moneter pada tahun 1997. Krisis moneter ini membawa rejim Orde Baru pada periode akhir kekuasaan, serta menjerumuskan bangsa Indonesia dalam kubangan krisis multi-dimensi yang berkepanjangan. Di era yang dikenal dengan sebutan orde reformasi itu, gagasan Ekonomi Kerakyatan Pak Muby muncul ke permukaan. Tak urung kaum reformispun kemudian mengangkat ide Ekonomi Kerakyatan sebagai salah satu slogan perjuangan.

***
Dalam sebuah kesempatan pada tahun 1998, Pak Muby mengemukakan definisi daripada Ekonomi Kerakyatan. Menurut beliau, ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memihak dan melindungi kepentingan ekonomi rakyat, melalui upaya-upaya serta program-program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Tujuan daripada sistem ekonomi kerakyatan itu adalah untuk meredam ekses kehidupan ekonomi liberal, yang nyata-nyata berpihak pada konglomerasi, ketimbang men-support kepentingan ekonomi rakyat kecil.

Semenjak reformasi, ide ekonomi kerakyatan ini terus digulirkan oleh Pak Muby, tanpa kenal lelah, waktu, dan pelbagai rintangan yang menghalangi. Namun selama pergantian kabinet yang sudah berlangsung empat kali, masih belum terlihat upaya serius dan konkret dari tiap kabinet, untuk mengembangkan ide yang diperjuangkan Doktor lulusan Iowa State tersebut. Dilain pihak, semangat ekonomi kerakyatan yang diserukan Pak Muby terus memberi darah bagi masyarakat kalangan menengah-bawah, untuk terus memperbaiki kehidupan ekonomi ditengah terjangan badai krisis. Diwaktu belakangan, ikhtiar kerja keras masyarakat itu menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Dengan indikasi pertumbuhan nilai tabungan masyarakat dari 14 % menjadi 33 % medio 1997-2003, Pak Muby mengisyaratkan bahwasanya perekonomian rakyat sedang mengalami kebangkitan. Perekonomian rakyat ternyata mampu menopang kondisi perekonomian negara dari keterpurukan.

"Pertumbuhan ekonomi sekitar 3-4 persen per tahun dengan dukungan ekonomi rakyat jauh lebih baik, aman, dan berkesinambungan, daripada pertumbuhan tujuh persen per tahun, tetapi dengan menyerahkan "kedaulatan ekonomi" pada pemilik modal atau kapitalis asing."tegas Pak Muby pada seminar tentang Dilema Etis dalam Kebijakan Pangan di Salatiga, Jawa Tengah, pada tahun 2004 lalu. Dari hasil pengamatannya terhadap geliat perekonomian rakyat tersebut, Pak Muby memperingatkan pemerintah untuk serius membantu usaha petani, serta pihak-pihak yang berperan aktif dalam gerak perekonomian kelas menengah-bawah itu. Peringatan Pak Muby ini dilatar-belakangi oleh keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang memasang person pengusaha untuk mengisi jabatan Wakil Presiden dan Menteri Koordinator Perekonomian. Ada kekhawatiran dalam benak Pak Muby, jangan-jangan kabinet pemerintahan sekarang ini mengulangi kesalahan para pendahulunya : cepat kaget ketika sektor industri menghadapi kekalahan bersaing, tapi kurang bereaksi disaat harga pangan mengalami kemerosotan. Dengan begitu, Pak Muby memprediksikan : kepentingan minoritas kalangan pedagang/pengusaha, akan kembali membelakangi kepentingan petani dan rata-rata mayoritas masyarakat kita, yang didominasi oleh buruh serta pegawai kecil.

***
Keberpihakan pada rakyat, itulah sikap yang menjiwai pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila dengan sub-sistem Ekonomi Kerakyatan, yang kita warisi dan dikehendaki oleh seorang Prof. DR. Mubyarto. Usaha mendidik ilmuwan-ilmuwan muda atau ekonom-ekonom muda yang toleransinya besar terhadap kepentingan rakyat, telah dicetuskan pula oleh Pak Muby, melalui perancangan kurikulum dan penyelenggaraan Kuliah Ekstrakurikuler Ekonomi Pancasila (KEEP) yang telah berlangsung mulai tanggal 26 Maret 2005 di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Jika Ilmu Ekonomi dianggap lahir pada tahun 1776, ketika Wealth Of Nations karya Adam Smith diterbitkan, maka Pak Muby mengklaim waktu kuliah awal penyelenggaraan KEEP sebagai hari kelahiran Ilmu Ekonomi Pancasila. Pak Muby mewasiatkan supaya ilmu baru ini diberi kesempatan berkembang secara bebas, baik dalam hal pengkajian maupun penerapannya.
Setelah kepergian beliau, kini menjadi harapan kita semua, bahwa kelak akan muncul penerus-penerus Pak Muby, yang gigih memperjuangkan tercapainya tujuan dari Ilmu Ekonomi Pancasila, yang telah dengan susah payah beliau rumuskan. Semoga saja kelak tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, oleh karena keberhasilan penerapan Sistem Ekonomi Pancasila. Harapan yang besar tersebut pada akhirnya memang berpulang kepada diri kita masing-masing, yang kini masih dikaruniai nikmat sehat dan nikmat sempat. Seperti kerja keras Pak Muby yang tak kenal henti, begitu pula upaya keras kita untuk mewujudkan cita-cita konsep dan ide yang relevan ini.